Menteri Pertahanan AS Pecat Kepala Badan Intelijen Pertahanan dan Pejabat Senior Lainnya
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, telah mengambil langkah drastis dengan memecat Kepala Badan Intelijen Pertahanan (DIA), Letnan Jenderal Jeffrey Kruse, serta dua pejabat militer senior lainnya. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pembersihan di tubuh Pentagon yang dianggap terkait dengan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Pemecatan ini, terjadi pada Jumat (23/8), sejatinya terjadi tanpa penjelasan jelas mengenai alasan yang mendasarinya. Namun, sumber anonim mengungkapkan bahwa Hegseth juga telah memerintahkan pemberhentian Kepala Cadangan Angkatan Laut serta Komandan Pasukan Perang Khusus Angkatan Laut. Hal ini menimbulkan spekulasi akan adanya ketidakpuasan di kalangan pimpinan militer terkait kebijakan yang berlaku.
Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat AS, mengkritik pemecatan pejabat senior dalam keamanan nasional sebagai perilaku yang berbahaya. Ia menilai pemerintahan Trump telah menjadikan intelijen sebagai alat untuk menguji loyalitas, alih-alih sebagai pelindung keamanan negara.
Pemecatan Kruse terjadi setelah terjadinya kebocoran informasi mengenai penilaian awal DIA mengenai serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni. Laporan tersebut menyatakan bahwa program nuklir Iran mengalami kemunduran hanya beberapa bulan, berbeda dengan klaim Trump yang menyatakan bahwa fasilitas tersebut “dihancurkan total”. Reaksi Trump terhadap kebocoran ini sangat emosional, dengan menyebut informasi tersebut “sepenuhnya salah” dan menyerang media yang mempublikasikannya.
Tindakan pembersihan pejabat keamanan di bawah pemerintahan Trump bukanlah hal baru. Pada bulan April, Trump juga memecat Jenderal Timothy Haugh dari posisi Direktur Badan Keamanan Nasional (NSA) bersamaan dengan lebih dari selusin staf Dewan Keamanan Nasional. Selain itu, Hegseth pada awal tahun memecat Jenderal Angkatan Udara C.Q. Brown dan lima panglima militer lainnya dalam suatu perombakan yang signifikan.
Di tengah perubahan ini, Kepala Angkatan Udara AS juga mengejutkan publik dengan memutuskan untuk pensiun lebih awal, mewakili beberapa pejabat tinggi yang memilih mundur dari jabatan di tengah lingkungan yang semakin tidak stabil.
Pemerintahan Trump sendiri mengklaim bahwa pembersihan ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi federal dan memperbaiki anggaran intelijen. Tindakan ini semakin terlihat nyata setelah Direktur Intelijen Nasional, Tulsi Gabbard, mencabut izin keamanan dari 37 pejabat intelijen beberapa hari sebelum pemecatan Kruse. Dalam periode kepemimpinannya, Trump diketahui telah mencabut puluhan izin keamanan, termasuk yang dimiliki oleh mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Kamala Harris.
Gabbard juga mengumumkan rencana reformasi di kantornya yang meliputi pemangkasan lebih dari 40 persen staf, dengan klaim dapat menghemat anggaran hingga US$700 juta per tahun atau sekitar Rp10,71 triliun. Tindakan-tindakan ini semakin mempertegas langkah pemerintahan Trump dalam melakukan restrukturisasi serta penegakan kontrol politik yang lebih ketat terhadap intelijen.
Langkah-langkah ini, meskipun mengklaim untuk meningkatkan efisiensi, menuai kritik tajam banyak pihak yang mempertanyakan dampaknya terhadap stabilitas dan integritas intelijen negara.
