Rusia: Belum Ada Rencana Pertemuan Putin dan Zelensky
Jakarta, CNN Indonesia – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk mengadakan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Lavrov menegaskan bahwa Putin hanya akan bersedia bertemu jika agenda pertemuan telah disusun dengan matang.
“Tidak ada pertemuan yang direncanakan,” ujar Lavrov dalam keterangannya yang dilansir dari kantor berita Rusia, TASS. Ia menambahkan bahwa meski ada niatan untuk bertemu, semua isu yang penting harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pembicaraan tingkat tinggi.
“Putin akan siap bertemu Zelensky jika agenda pertemuan sudah siap. Saat ini, agenda tersebut belum terbentuk sama sekali,” imbuh Lavrov. Pernyataan itu mempertegas keraguan mengenai kemungkinan dialog antara kedua pemimpin di tengah situasi yang terus memanas.
Sebelumnya, Lavrov juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah-masalah yang memerlukan pertimbangan serius sebelum mengadakan pertemuan. Menurutnya, ahli dan menteri terkait harus terlebih dahulu menyusun rekomendasi yang tepat sebelum melangkah lebih jauh. “Kami berharap dengan pemahaman bahwa jika suatu saat perjanjian akan ditandatangani, semua pihak sudah siap,” tambahnya.
Dalam perkembangan terkait, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah menyatakan bahwa ia tengah mempersiapkan pertemuan trilateral yang melibatkan Putin dan Zelensky. Dalam ungkapan tersebut, Biden menegaskan bahwa Putin terbuka untuk melakukan pertemuan ini. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, juga mengindikasikan bahwa pertemuan tersebut bisa berlangsung dalam waktu dua pekan ke depan.
Wacana pertemuan itu datang sehari setelah Putin dan Biden bertemu di Alaska pada 15 Agustus. Biden saat itu mengaku telah melakukan pembicaraan untuk menentukan lokasi penyelenggaraan pertemuan tersebut.
Di sisi lain, Rusia sempat menyatakan bahwa Zelensky bukanlah presiden yang sah. Zelensky terpilih sebagai presiden pada 2019 untuk masa jabatan lima tahun. Namun, status darurat militer di Ukraina yang diakibatkan oleh invasi Rusia membuat pemilu sulit dilaksanakan hingga kini. Pejabat Rusia khawatir bahwa jika Zelensky menandatangani perjanjian, pemimpin Ukraina berikutnya bisa melanggarnya dengan alasan masa jabatan Zelensky telah berakhir.
Sikap Rusia menunjukkan adanya ketidakpastian mengenai legitimasi pemerintahan Zelensky, sementara Ukraina sendiri masih berjuang untuk mewujudkan stabilitas dan kemajuan di tengah ancaman invasi. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, semua pihak diharapkan dapat mencari solusi diplomatik yang dapat meredakan ketegangan dan mengarah pada perdamaian yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari langkah diplomatik ke depan, semua pihak diharapkan untuk tetap bergerak menuju penyelesaian yang konstruktif dan mengutamakan dialog untuk mengurangi ketegangan yang ada.
