Situasi Kelaparan di Gaza: PBB Peringatkan Kondisi Darurat, Israel Menolak
Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengonfirmasi terjadinya kelaparan yang mengancam sebagian besar penduduk Gaza. Pengumuman ini disampaikan pada Jumat (22/8) dan mengemukakan bahwa kondisi ini disebabkan oleh “hambatan sistematis terhadap bantuan” yang dilakukan oleh Israel. Pernyataan tersebut mencuat setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam akan menghancurkan kota-kota besar di wilayah tersebut.
Pihak Israel menolak laporan yang dikeluarkan PBB, menilai bahwa temuan itu berasal dari “kebohongan Hamas” yang disampaikan melalui organisasi-organisasi dengan kepentingan tertentu. Meski demikian, situasi di lapangan menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan. Laporan dari Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC), lembaga yang berbasis di Roma, memperkirakan bahwa sekitar 500 ribu orang di Gaza saat ini sedang mengalami kelaparan.
Hamas, sebagai otoritas de facto di Gaza, mendesak PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera “menghentikan perang” dan mencabut blokade yang menghalangi akses terhadap makanan, obat-obatan, air, serta bahan bakar. Sementara itu, Israel terus melanjutkan rencana ofensifnya untuk merebut Kota Gaza, meskipun mendapatkan tekanan dan kecaman dari masyarakat internasional. Israel berargumen bahwa penguasaan wilayah tersebut adalah kunci untuk mengalahkan Hamas.
Direktur IPC juga memproyeksikan bahwa kelaparan dapat meluas ke daerah Deir el-Balah dan Khan Yunis pada akhir September, mencakup hampir dua pertiga wilayah Gaza. Saat ini, diperkirakan hampir satu juta orang tinggal di kawasan tersebut, dengan sebagian besar penduduk telah mengungsi akibat kekerasan yang berlangsung.
Badan-badan PBB dan organisasi bantuan telah berbulan-bulan mengingatkan tentang potensi kelaparan di Gaza. Selama dua tahun terakhir, wilayah ini mengalami pembatasan ketat terhadap bantuan kemanusiaan dari pihak Israel, yang terkadang bahkan menghentikan aliran bantuan sama sekali. Dalam hal ini, badan pertahanan Israel yang menangani urusan sipil Palestina, COGAT, kembali membantah laporan PBB, menyatakan bahwa data sebelumnya telah terbukti tidak akurat.
Tom Fletcher, kepala bantuan PBB, menganggap situasi kelaparan ini seharusnya bisa dicegah. Ia menekankan bahwa makanan tidak bisa masuk ke wilayah Palestina karena adanya “hambatan sistematis” yang diberlakukan oleh Israel. Sementara itu, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, memperingatkan bahwa penggunaan kelaparan sebagai alat perang merupakan “kejahatan perang” dan bahkan dapat dikategorikan sebagai “pembunuhan dengan sengaja”.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menanggapi situasi ini dengan menyerukan perlunya gencatan senjata. “Kita tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut tanpa adanya pertanggungjawaban,” katanya tegas, menunjukkan urgensi untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.
Kondisi ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat di Gaza dan pentingnya respons internasional yang cepat dan tepat untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih parah.
