Jakarta – KPK Tetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Tersangka Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, IEG diduga menerima suap sebesar Rp3 miliar terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Desember 2024.
Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 22 Agustus 2025, menyatakan bahwa selain uang tunai, IEG juga menerima sebuah kendaraan sepeda motor bermerk Ducati. Kendaraan tersebut diduga tidak diurus dengan baik, karena sampai Agustus 2025, BPKB dan STNK-nya belum diproses. “Ini menunjukkan upaya untuk menyembunyikan kepemilikan motor tersebut,” ujarnya.
KPK mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini melibatkan sebelas orang, termasuk IEG, yang dituduh terlibat dalam praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. IEG bersama para tersangka lain akan ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang KPK, mulai dari 22 Agustus hingga 10 September 2025.
Presiden Prabowo Subianto segera mencopot IEG dari jabatannya setelah pengumuman ini. Penangkapan ini menandai langkah KPK dalam memberantas praktik korupsi yang terjadi di instansi pemerintah. Menurut informasi yang dihimpun, sebelas orang yang terlibat dalam kasus ini terdiri dari berbagai posisi di Kementerian Ketenagakerjaan, mulai dari koordinator hingga direktur.
Dalam laporan, IEG dan para tersangka lainnya diidentifikasi berdasarkan peran mereka pada saat kejadian. Beberapa nama yang terlibat antara lain Irvian Bobby Mahendro, Gerry Aditya Herwanto Putra, dan Fahrurozi. Pengungkapan kasus ini juga mengarah pada dugaan praktik penyalahgunaan wewenang terkait dengan pengurusan sertifikat K3, yang seharusnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri.
Chairman KPK menegaskan bahwa proses investigasi akan terus berlanjut untuk mengumpulkan bukti dan mendalami lebih lanjut mengenai keterlibatan masing-masing tersangka. KPK berkomitmen untuk mengejar setiap pelaku yang terlibat dalam tindakan korupsi, terutama di sektor pemerintahan yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Korupsi dalam pengurusan dokumen resmi seperti sertifikasi merupakan masalah serius, mengingat hal ini berdampak langsung pada keselamatan pekerja dan kualitas lingkungan kerja. KPK berharap penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
Kegiatan penyidikan dan penindakan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Masyarakat diajak untuk tetap mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi praktik korupsi di instansi manapun.
Dengan penetapan tersangka ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek dan program pemerintah demi kesejahteraan rakyat.
