KPK Tangkap 14 Orang dalam OTT Terkait Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, pada Kamis (21/8). Penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan pemerasan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengamankan total 14 individu hingga sore hari tersebut. Namun, ia belum dapat mengungkapkan identitas orang-orang yang ditangkap. “Kami akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, serta konstruksi perkara setelah kami mengevaluasi semua data,” ungkap Budi.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menambahkan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan. Dalam penangkapan ini, sekitar sepuluh orang lainnya juga ditangkap bersamaan dengan Wamenaker. KPK diwajibkan untuk menentukan status hukum mereka dalam waktu satu kali 24 jam setelah penangkapan.
Ini merupakan OTT kelima yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK melakukan serangkaian tangkapan yang turut melibatkan anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Maret 2025. Selain itu, pada Juni 2025, KPK juga melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Lebih lanjut, selama 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pada 13 Agustus 2025, KPK kembali melakukan aksi serupa di Jakarta yang berhubungan dengan dugaan suap terkait pengelolaan kawasan hutan.
Kentara bahwa tindakan KPK dalam memberantas praktik korupsi terus dilakukan secara berkala dan agresif. Penangkapan ini diharapkan menjadi sebuah peringatan bagi pejabat publik untuk tidak bermain-main dengan integritas dan tanggung jawab di bidang pelayanan publik.
Dari perkembangan ini, masyarakat sangat berharap agar KPK dapat mengungkap semua pihak yang terlibat serta menindaklanjuti setiap temuan dengan tegas. Hal ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.
Dengan begitu, setiap langkah KPK diharapkan menjadi langkah yang transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. KPK masih berkomitmen untuk melanjutkan pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap korupsi, tanpa pandang bulu, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
