KPK Sita Puluhan Kendaraan dan Uang Tunai dari OTT Wamenaker
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang berujung pada penyitaan puluhan kendaraan, termasuk mobil dan sepeda motor Ducati. Dalam operasi yang dilakukan pada Kamis, 21 Agustus 2025 ini, juga disita sejumlah uang tunai terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa OTT ini melibatkan sepuluh orang lainnya yang diamankan bersamaan dengan Ebenezer. KPK memiliki batas waktu satu kali 24 jam untuk menetapkan status hukum dari semua pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.
OTT ini tercatat sebagai yang kelima dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK melakukan serangkaian OTT yang juga menjaring beberapa pejabat daerah dan anggota dewan. Pada Maret 2025, KPK menangkap anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, berkaitan dengan kasus dugaan suap. Pada Juni 2025, otoritas ini juga melakukan OTT terkait dengan proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara.
Selanjutnya, pada awal Agustus 2025, KPK menggandeng tindakan serupa di Jakarta, Kendari, dan Makassar, yang berhubungan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Tak lama setelah itu, pada pertengahan Agustus, KPK menyita sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kasus yang menimpa Wamenaker ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor publik. Penyidik KPK terus berupaya untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat tinggi negara untuk menjaga integritas pemerintah.
Dengan banyaknya OTT yang berlangsung dalam waktu dekat, KPK berharap bisa menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Penanganan kasus ini diharapkan dapat membawa keadilan dan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek publik yang krusial bagi masyarakat.
Masih menunggu konfirmasi lebih lanjut, OTT ini memicu perhatian publik dan menyoroti pentingnya pengawasan serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Semoga langkah tegas KPK ini menjadi contoh bagi institusi lain untuk mencegah praktik-praktik tidak etis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
