Pemerintah Malaysia Batalkan Pembelian Helikopter Black Hawk Usai Kritikan Sultan Ibrahim
Jakarta – Pemerintah Malaysia mengumumkan pembatalan rencana pembelian helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat setelah Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Ismail, memberikan kritik keras terhadap kendaraan udara tersebut. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, Jenderal Mohd Nizam Jaffar, mengkonfirmasi keputusan ini dan menegaskan pentingnya memperhatikan pendapat Sultan.
Dalam pernyataannya, Jenderal Nizam menyatakan, “Kami tidak akan mengajukan pengadaan Black Hawk dan akan mendengarkan kekhawatiran Sultan.” Kritikan Sultan Ibrahim muncul pada 16 Agustus lalu, saat ia menyampaikan keprihatinan terhadap rencana pembelian helikopter oleh Kementerian Pertahanan Malaysia. Ia menggambarkan helikopter Black Hawk sebagai “peti mati terbang” dan menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan sebaiknya membatalkan rencana tersebut mengingat usia helikopter yang sudah tua.
Sultan Ibrahim mengungkapkan pengalamannya terkait pembelian pesawat serang darat A-4 Skyhawk pada tahun 1982, di mana dari 88 unit yang dibeli, hanya 40 yang berhasil diperbarui dan dioperasikan. Ia mencemaskan bahwa hal serupa bisa terjadi jika Black Hawk tetap dibeli. “Apakah kita mau menempatkan pilot-pilot kita ke dalam ‘peti mati terbang’?” tanyanya.
Lebih lanjut, Sultan Ibrahim mendesak Kementerian Pertahanan untuk tidak membuang waktu dan sumber daya pada pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan militer. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap akuisisi peralatan dan persenjataan militer.
Kementerian Pertahanan Malaysia sebelumnya telah menandatangani kontrak sewa empat helikopter Sikorsky UH-60A dari Aerotree Defence and Services pada Mei 2023 dengan nilai sebesar RM187 juta (sekitar Rp720 miliar) selama lima tahun. Namun, pada November 2024, Kemhan terpaksa membatalkan kontrak sewa tersebut setelah Aerotree gagal mengirim helikopter pertama yang dijadwalkan tiba pada Oktober 2024.
Meskipun pembatalan ini menimbulkan kekhawatiran, Kementerian Pertahanan tetap melanjutkan rencana dengan menyusun kontrak baru pada Agustus 2025 untuk pengadaan helikopter Black Hawk. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan militer meskipun menghadapi berbagai tantangan.
Keputusan ini menjadi sorotan media dan masyarakat Malaysia yang berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih prudent dalam pengadaan alat pertahanan demi keamanan negara. Kritik Sultan Ibrahim mengisyaratkan pentingnya keterlibatan pimpinan negara dalam keputusan strategis yang berhubungan dengan keselamatan para pilot dan efektivitas angkatan bersenjata.
Dengan pembatalan pembelian helikopter Black Hawk ini, diharapkan Kementerian Pertahanan Malaysia dapat fokus pada akuisisi peralatan yang lebih sesuai dan memberikan manfaat maksimal bagi keamanan nasional.
