AS Hentikan Pemberian Visa Kunjungan untuk Warga Gaza
Jakarta, CNN Indonesia—Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa kunjungan bagi warga dari Gaza, Palestina. Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri AS pada 16 Agustus 2023, yang menyatakan akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan visa tersebut.
Dalam pernyataan resmi, Departemen Luar Negeri menambahkan bahwa hanya “sejumlah kecil” visa medis-kemanusiaan sementara yang dikeluarkan dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada rincian angka yang diberikan. Langkah ini diambil setelah sebuah pernyataan kontroversial dari Laura Loomer, seorang aktivis sayap kanan dan pendukung Trump, yang menuduh bahwa pengungsi Palestina telah masuk ke AS.
Pernyataan Loomer memicu reaksi keras di kalangan anggota Partai Republik. Chip Roy, anggota DPR dari Texas, mengisyaratkan akan melakukan penyelidikan terkait isu ini, sementara Randy Fine dari Florida memperingatkan bahwa situasi ini dapat menjadi risiko keamanan nasional.
Sebaliknya, organisasi kemanusiaan seperti Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) dan Dana Bantuan Anak-Anak Palestina (PAL) mengutuk keputusan ini. CAIR menyebutnya sebagai bukti “kekejaman yang disengaja” dari pemerintahan Trump. PAL menegaskan bahwa penghentian visa tersebut akan menghalangi akses perawatan medis bagi anak-anak yang terluka di Gaza, yang telah bergantung pada program pemindahan medis ke AS selama lebih dari tiga dekade.
Sebelumnya, AS telah menerbitkan lebih dari 3.800 visa untuk pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina selama tahun 2023. Visa tersebut termasuk 640 yang diterbitkan pada bulan Mei. Dokumen perjalanan ini digunakan oleh warga Palestina untuk mendapatkan perawatan kesehatan di Amerika Serikat.
Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk akibat agresi militer Israel yang terus berlangsung sejak Oktober 2023. Konflik yang berkaitan dengan Hamas tersebut telah mengakibatkan lebih dari 61.000 warga Palestina tewas. Hingga saat ini, AS belum memberikan indikasi bahwa mereka akan menerima pengungsi Palestina akibat perang tersebut. Namun, beberapa sumber melaporkan bahwa Sudan Selatan dan Israel sedang mendiskusikan rencana untuk memukimkan kembali warga Palestina.
Keputusan penghentian visa ini mencerminkan perubahan kebijakan yang sangat signifikan dalam pendekatan diplomatik AS terhadap wilayah tersebut. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat menghambat upaya internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang sedang menderita di tengah konflik yang berkepanjangan.
Melalui berbagai pendapat dan laporan, tampak jelas bahwa masalah ini bukan hanya sekadar isu administratif, melainkan berhubungan langsung dengan isu kemanusiaan yang kompleks yang membutuhkan perhatian global. Keputusan pemerintah AS ini diharapkan bisa dievaluasi kembali agar tidak menambah beban penderitaan yang telah dialami masyarakat Palestina.
