PBB Desak China Lindungi Hak Pembela HAM yang Dipenjara
Jakarta, CNN Indonesia – Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah China untuk segera melindungi hak-hak para pembela hak asasi manusia (HAM) yang saat ini tengah mendekam di penjara. Dalam laporan terbaru, Kantor HAM PBB (United Nations Human Rights Office/UNHRO) mengungkapkan kekhawatiran mengenai perlakuan buruk terhadap mereka, termasuk dugaan penyiksaan dan kurangnya perawatan medis.
Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk urusan pembela HAM, menegaskan bahwa tuduhan mengenai penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di penjara China terus terakumulasi. Ia menyoroti beberapa isu penting, yaitu kurangnya akses terhadap perawatan medis yang memadai, penolakan hak kunjungan keluarga, serta keterbatasan dalam mendapatkan dukungan hukum. Lawlor menuntut agar pemerintah China memberikan kebebasan bagi tahanan untuk menerima kunjungan dari keluarga dan penasihat hukum serta memastikan bahwa mereka ditempatkan di fasilitas penal resmi yang layak.
“Informasi mengenai kondisi para pembela HAM harus dibuka untuk pihak-pihak yang berkepentingan,” ujarnya. Lawlor menegaskan bahwa meskipun sudah banyak permintaan diajukan kepada otoritas China, jawaban yang diberikan sejauh ini miniminal dan tidak memadai. “Mereka hanya memberikan pernyataan umum tanpa rincian spesifik.”
Salah satu fokus Lawlor adalah tujuh pembela HAM yang tengah menjalani hukuman penjara lebih dari sepuluh tahun, antara lain Ding Jiaxi, Huang Qi, Huang Yunmin, Ilham Tohti, Qin Yongmin, Zhang Haitao, dan Zhao Haitong. Ia meminta penjelasan lengkap mengenai kondisi kesehatan mereka dan alasan di balik pembatasan akses kepada keluarga serta penasihat hukum. Meskipun dua dari mereka menerima informasi terkait perawatan medis dan kunjungan, lima lainnya tidak mendapatkan klarifikasi memadai.
Lawlor juga mengangkat kasus Gao Zhisheng, seorang pengacara hak asasi manusia ternama yang menghilang sejak 2017. Istrinya, Geng He, yang kini tinggal di Amerika Serikat, terus berusaha mencari informasi mengenai keberadaan suaminya. Dalam sebuah acara publik di Washington, DC, Geng He kembali meminta bantuan untuk menemukan Gao. Menanggapi pernyataan pemerintah China yang menyebutkan bahwa Gao tidak berada dalam tahanan negara, Lawlor meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh otoritas untuk melacak keberadaan Gao.
“Gao Zhisheng telah hilang hampir delapan tahun, dan keengganan pemerintah China untuk mengatasi masalah ini sangat tidak dapat diterima. Jika ia tidak dalam penjara atau tahanan rumah, otoritas harus memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengetahui keberadaannya,” tegas Lawlor.
Dengan situasi yang semakin memprihatinkan, Lawlor mengungkapkan frustrasi akibat ketidakresponsifan pemerintah China terhadap permintaan pembaruan informasi mengenai hilangnya Gao Zhisheng. Ia kembali mendesak agar otoritas China segera mengungkapkan nasib dan lokasi Gao, demi keadilan dan transparansi.
Desakan dari PBB ini mencerminkan perhatian global terhadap perlindungan hak asasi manusia di China. Penanganan kasus-kasus seperti ini sangatlah penting untuk memastikan keadilan bagi mereka yang memperjuangkan hak para individu dan kebebasan sipil. Pemerintah China diharapkan dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak penduduk serta mengakhiri praktik-praktik yang melanggar harkat dan martabat manusia.
