Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1.333 Triliun untuk Masyarakat Miskin di 2025
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.333 triliun pada tahun 2025 untuk mendukung masyarakat miskin dan kelompok rentan. Pada acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama yang berada di garis kemiskinan.
Anggaran ini akan disalurkan melalui berbagai program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial sembako, serta akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, anggaran ini juga mencakup penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi.
Sri Mulyani menambahkan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) untuk tahun 2026 diprediksi akan lebih besar. “Dua hari lagi, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan angka yang lebih besar untuk tahun depan,” ujarnya.
Dalam laporan terbaru, realisasi belanja negara hingga semester I tahun 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun, atau sekitar 38,8 persen dari target APBN 2025. Realisasi ini terdiri dari BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp400,6 triliun. Pertumbuhan belanja negara ini tercatat sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan belanja negara ini mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika ekonomi global. “Belanja ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan, juga untuk memperkuat ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis dan pemberdayaan desa serta UMKM,” jelasnya.
Selain itu, belanja juga akan diarahkan pada program-program prioritas nasional, seperti penguatan ketahanan pangan dan energi. Untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah dan DPR telah merumuskan bahwa belanja negara dipatok pada kisaran 14,19-14,83 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan rincian BPP 11,41-11,94 persen dari PDB dan TKD 2,78-2,89 persen dari PDB.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Komitmen pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran yang akan datang.
Dengan anggaran yang besar ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Dukungan terhadap UMKM dan program-program sosial diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah berharap, melalui berbagai langkah strategis ini, dapat tercipta kesinambungan dalam pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat tanah air.
