Rencana Prabowo Tampung Warga Gaza di Pulau Galang Menuai Pro dan Kontra
Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menampung ribuan warga Jalur Gaza Palestina di Pulau Galang, Kepulauan Riau, memicu beragam reaksi di kalangan publik. Meski terlihat sebagai langkah kemanusiaan, sejumlah pihak justru menilai inisiatif ini dapat memperkuat agenda pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka, sejalan dengan usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Rencana relokasi ini muncul setelah Trump dilantik untuk masa jabatan kedua pada Januari 2023, di mana ia mengusulkan pemindahan warga Gaza ke lokasi lain untuk merekonstruksi wilayah yang telah hancur akibat konflik. Ia berargumen bahwa relokasi tersebut dapat memberikan kesempatan bagi warga Gaza untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, sikap ini menuai kecaman dari berbagai negara, termasuk Palestina dan Hamas, serta perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Para pengamat menilai bahwa rencana Prabowo berpotensi mendukung narasi Trump dan Netanyahu, yang ingin mengusir warga Gaza demi kepentingan politik mereka. Teuku Rezasyah, pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjajaran, mengatakan bahwa meskipun langkah Prabowo bisa dibenarkan secara ideologis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan komitmen Indonesia terhadap Palestina, perlu diwaspadai potensi dampak negatifnya. “Ada bahaya interpretasi bahwa ini adalah kelemahan Indonesia, di mana Indonesia tertekan untuk menerima relokasi warga,” ujarnya.
Kritik serupa datang dari Amnesty International Indonesia. Deputi Direktur Wirya Adiwena menegaskan bahwa rencana tersebut menyerupai dukungan terhadap kebijakan Trump dan Netanyahu dalam mengosongkan Gaza. Ia menekankan pentingnya kritik terhadap kebijakan ini, yang dapat berujung pada pelanggaran hukum internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang. “Indonesia harus berhati-hati, karena rencana ini berisiko mendukung pendudukan ilegal Israel,” tegasnya.
Muhammad Sya’roni Roffi, Direktur Sekolah Kajian Strategis & Global Universitas Indonesia, mengingatkan agar pemerintah mengkaji secara mendalam rencana ini. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperburuk situasi di Gaza dan memecah belah opini publik di dalam negeri. “Jika tidak hati-hati, ini bisa membuka ruang bagi Israel untuk mengamankan posisinya lebih jauh di Gaza,” katanya.
Senada, Yon Machmudi, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, menekankan bahwa bantuan kemanusiaan seperti perawatan medis di Pulau Galang harus disertai jaminan bahwa warga Gaza dapat kembali ke tanah air mereka setelah perawatan. “Pendekatan ini harus berlandaskan komitmen untuk kemerdekaan Palestina yang berdaulat,” ujarnya, menekankan pentingnya solusi yang tidak mengorbankan hak-hak pengungsi Palestina.
Rencana Prabowo untuk menampung warga Gaza di Pulau Galang berpotensi menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia. Bisakah langkah ini menjadi sinergi kemanusiaan yang mendukung kemerdekaan Palestina, atau justru inadvertently memasuki strategi relokasi yang dituduhkan kepada Israel? Tantangan ini harus dihadapi dengan bijaksana agar Indonesia tetap menjadi penggagas perdamaian dan keadilan bagi Palestina.
