PBB Kritik Izin Keamanan Israel Hambat Pengiriman Bantuan ke Gaza
Jakarta, CNN Indonesia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti perlunya evaluasi terhadap izin keamanan yang diberlakukan oleh Israel, yang dinilai menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers yang berlangsung pada Senin, menegaskan bahwa otoritas Israel mengakibatkan masalah serius terkait waktu yang berharga dalam pengiriman bantuan.
“Koordinasi untuk melakukan perjalanan misi kemanusiaan sering kali berlangsung berjam-jam karena izin yang tidak dapat diprediksi oleh Israel, sehingga menghambat pengiriman yang sangat dibutuhkan,” ungkap Dujarric, sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera.
Dalam konferensi tersebut, Dujarric merinci bahwa PBB telah mengajukan permintaan koordinasi dengan dinas keamanan Israel untuk melaksanakan 16 misi kemanusiaan. Misi ini mencakup pengumpulan makanan, pasokan medis, dan bahan bakar dari dua penyeberangan operasional, yaitu Kareem Shalom dan Zikim. Dari total 16 misi yang diajukan, hanya empat yang dapat difasilitasi, tiga ditolak, dan empat lainnya mengalami penundaan tetapi akhirnya berhasil dilaksanakan. Sementara itu, dua misi yang direncanakan dibatalkan oleh organisasi tersebut.
Lebih lanjut, Dujarric juga menyoroti bahwa banyak misi yang berhubungan dengan bantuan pangan dan kesehatan mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari UNRWA, badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina, yang menyatakan bahwa meski sejumlah negara tetap menyalurkan bantuan, proses tersebut tetap tidak efektif dan berisiko.
Bantuan kemanusiaan yang diterima oleh Gaza juga dialirkan melalui udara, dengan cara penyerahan langsung ke wilayah tersebut. “Pengiriman bantuan melalui udara dari beberapa negara anggota terus berlangsung, meskipun lembaga internasional memberikan peringatan bahwa metode ini sangat mahal dan tidak efisien,” imbuh Dujarric.
Krisis di Gaza sudah berlangsung lama, dan kondisi kemanusiaan semakin memprihatinkan. Masyarakat yang terjebak dalam konflik sering kali menjadi korban dari kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak terkait. Pengaturan yang ketat atas izin keamanan hanya memperparah situasi, menghilangkan harapan bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan.
PBB telah berulang kali menyerukan perlunya akses humaniter yang aman dan tak terhambat ke kawasan yang terdampak. “Akses cepat dan efektif terhadap bantuan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Kami meminta semua pihak untuk bekerjasama dalam memastikan bantuan tiba tepat waktu,” tegas Dujarric.
Dengan latar belakang penderitaan masyarakat Gaza yang berkepanjangan dan situasi yang semakin mendesak, PBB mencermati respons internasional terhadap krisis ini. Kritik terhadap izin keamanan yang dikeluarkan Israel dapat menjadi momentum bagi peningkatan solidaritas global dalam membantu mereka yang terjebak dalam bencana humaniter.
PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya diharapkan dapat terus memperjuangkan hak-hak manusia di Gaza dan mendesak adanya penyaluran bantuan yang lebih efektif serta akses yang lebih baik ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.
