Perselisihan Internal di Israel: Netanyahu vs. Kepala Staf Militer soal Operasi di Gaza
Jakarta, CNN Indonesia – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlibat dalam perselisihan tegas dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, terkait rencana penaklukan total Jalur Gaza, Palestina. Dalam rapat yang digelar pada Selasa (5/8), Zamir menolak rencana Netanyhu untuk melaksanakan operasi militer secara penuh, menganggap langkah tersebut berpotensi “menjebak” Israel dalam situasi yang lebih sulit.
Konflik ini mencuat ketika Netanyahu melontarkan kemarahannya. “Jangan mengancam mundur di media,” serunya kepada Zamir, seperti dilaporkan oleh Al Jazeera. Zamir bahkan mengisyaratkan kesiapannya untuk mengundurkan diri jika negosiasi gencatan senjata dengan Hamas tidak dilanjutkan.
Saran Zamir yang muncul dalam rapat adalah untuk secara bertahap memperluas pertempuran di Gaza, sehingga ketika gencatan senjata dikehendaki, operasi dapat dihentikan dengan lebih mudah. Penolakan terhadap okupasi Gaza tidak hanya datang dari pejabat militer, tetapi juga dari kalangan oposisi pemerintah. Mantan Perdana Menteri Yair Lapid mengkritik rencana Netanyahu, menekankan risiko yang ditimbulkan bagi sandera yang terancam kelaparan serta keberlangsungan hidup 2 juta penduduk Gaza.
Lapid menambahkan, “Jika kita menduduki dan mencaplok Gaza, lupakan saja bantuan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Eropa.” Ia menegaskan bahwa jika Israel mencaplok wilayah tersebut, tanggung jawab atas segala balasan dan kebutuhan warga Gaza akan berada di tangan negara Israel.
Rapat yang dipimpin Netanyahu membahas langkah militer di area yang diyakini sebagai lokasi sandera. Pendukung departemen militer menyatakan bahwa langkah tersebut diambil demi melindungi keselamatan sandera, dengan satu sumber di dalam rapat mengungkapkan, “Keputusan sudah bulat. Kami akan melaksanakan penaklukan penuh. Jika Kepala Staf tidak setuju, dia harus mundur.”
Saat ini, diperkirakan masih ada 50 sandera yang berada di Gaza, dengan sekitar 20 di antaranya dilaporkan masih hidup. Rencana Netanyahu ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi gencatan yang terjalin dengan Hamas, yang menekankan pentingnya penanganan segera terhadap situasi keamanan yang mengerikan di Gaza.
Sejak dimulainya agresi Israel terhadap Palestina, situasi kemanusiaan di Gaza semakin memprihatinkan. Pemerintah Israel telah melakukan pengawasan ketat terhadap truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah tersebut, bahkan seringkali menahannya. Dalam beberapa pekan terakhir, ratusan warga Gaza dilaporkan meninggal akibat kelaparan atau malnutrisi, sementara lebih dari 60.000 warga Palestina menjadi korban tewas selama agresi berlangsung.
Krisis kemanusiaan ini menciptakan tantangan besar bagi semua pihak yang terlibat, dan posisi Netanyahu di hadapan angkatan bersenjata serta oposisi mencerminkan ketegangan yang kian meningkat dalam upaya menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini.
