Slovenia Larang Perdagangan Senjata dengan Israel sebagai Respons Terhadap Agresi di Gaza
Jakarta – Slovenia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang resmi melarang seluruh perdagangan senjata dengan Israel. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas agresi militer yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Penetapan embargo total tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Slovenia Robert Golob dalam sidang pemerintah pada Kamis (31/7).
Dalam pernyataan resminya pada Jumat (1/8), pemerintah Slovenia menekankan pentingnya tindakan konkret dari setiap negara, terutama dalam situasi yang berpotensi mengancam kemanusiaan seperti saat ini. Slovenia menilai bahwa agresi Israel telah menyebabkan kerusakan yang parah, dan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh warga Gaza sering kali ditolak masuk. “Setiap negara harus mengambil tindakan, bahkan jika perlu lebih maju dari yang lain,” tulis pemerintah Slovenia.
Keputusan ini muncul beriringan dengan ketidakmampuan Uni Eropa untuk menyatukan sikap terhadap Israel, di tengah berbagai perpecahan internal dalam blok tersebut. Slovenia memutuskan untuk mengambil langkah independen, menandakan ketidakpuasan terhadap respons kolektif Uni Eropa yang dinilai lamban dan tidak efektif.
Langkah Slovenia ini bukanlah yang pertama. Pada awal Juli, pemerintah negara tersebut juga melarang dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, untuk memasuki wilayah Slovenia. Keduanya dinyatakan sebagai “persona non grata” karena diduga menghasut kekerasan ekstrem dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina.
Sebelumnya, pada Juni 2024, Slovenia telah mengakui negara Palestina secara resmi dengan penerbitan dekrit pengakuan. Ini menunjukkan konsistensi sikap Slovenia dalam mendukung negara-negara yang terpapar konflik dan pelanggaran hak asasi manusia.
Keputusan Slovenia ini hadir di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap situasi di Gaza, di mana laporan menunjukkan lebih dari 60 ribu warga Palestina tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi akibat konflik yang berkepanjangan. Kerusakan infrastruktur sipil dan hunian juga sangat signifikan, dengan ribuan rumah dan fasilitas yang hancur.
Sementara itu, negara-negara Eropa lainnya, seperti Inggris dan Prancis, sinyal untuk mengikuti langkah Slovenia, dengan kemungkinan pengakuan terhadap Palestina pada bulan September mendatang. Tekanan ini mencerminkan kekhawatiran yang semakin mendalam di kalangan negara-negara Eropa terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina.
Kebijakan embargo yang diambil Slovenia diharapkan dapat mendorong negara-negara lain untuk lebih aktif dalam memberikan perhatian dan tindakan terhadap masalah kemanusiaan di Jalur Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Pemerintah Slovenia berharap langkah ini menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri mereka.
Dengan demikian, Slovenia tidak hanya menegaskan posisinya terhadap Israel, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung stabilitas dan perdamaian di kawasan yang penuh konflik ini.
