Insiden penembakan massal di Pasar Or Tor Kor, Bangkok, pada Senin (28/7) yang menewaskan enam orang, termasuk pelaku, kembali mengangkat isu krusial mengenai kepemilikan senjata api di Thailand. Penembakan tersebut berlangsung di dekat lokasi pengumpulan dana untuk korban konflik perbatasan Thailand-Kamboja, di mana pelaku diduga menargetkan pos donasi yang dikelola oleh aktivis sosial.
Kekhawatiran publik di Thailand semakin menguat setelah tragedi ini, memicu pertanyaan mendalam tentang efektivitas aturan kepemilikan senjata api di negara tersebut. Meskipun Thailand menerapkan regulasi ketat terkait kepemilikan senjata, nyatanya, akses terhadap senjata api tetap menjadi masalah serius. Aturan yang ada mewajibkan warga untuk memiliki izin resmi dari otoritas setempat sebelum dapat memiliki senjata. Penggunaan senjata api di ruang publik tanpa lisensi adalah tindakan ilegal, kecuali dalam kondisi darurat. Lisensi yang diberikan juga terbatas pada tujuan tertentu, seperti bela diri dan olahraga.
Masyarakat Thailand, khususnya, semakin merasakan dampak negatif dari kepemilikan senjata ilegal. Data dari Gunpolicy.org menunjukkan bahwa sekitar 1,2 juta dari lebih 7,2 juta senjata yang dimiliki oleh warga sipil tidak terdaftar. Tingkat kepemilikan senjata yang tinggi di Asia Tenggara ini diperparah oleh celah hukum dan proses birokrasi yang rumit, yang membuat banyak orang memilih jalur ilegal. Menyikapi fenomena ini, beberapa pengamat menegaskan bahwa regulasi yang ada tidak cukup untuk mencegah kekerasan bersenjata di masyarakat. Reformasi menyeluruh terhadap undang-undang senjata sangat diperlukan untuk menutup celah hukum dan memperketat pemeriksaan latar belakang pemilik senjata.
Sanksi berat diterapkan bagi pelanggar aturan kepemilikan senjata, dengan denda yang bisa mencapai 20.000 baht dan hukuman penjara hingga 10 tahun. Namun, ironisnya, di tengah maraknya kekerasan, senjata api di Thailand seringkali dianggap sebagai simbol status. Hal ini menambah kompleksitas untuk menciptakan solusi yang efektif.
Bagi masyarakat Indonesia, keadaan ini menjadi cermin untuk merenungkan peraturan kepemilikan senjata di dalam negeri. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang ketat, insiden serupa yang terjadi di Thailand bisa menjadi pelajaran berharga terkait pentingnya pengawasan dan penegakan hukum. Penekanan pada keselamatan publik harus menjadi prioritas utama di tengah tantangan global akan senjata.
Tragedi di Pasar Or Tor Kor menegaskan bahwa regulasi senjata harus diimbangi dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Keselamatan publik tidak hanya bergantung pada tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kebijakan, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Reformasi hukum senjata di Thailand menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Tragedi ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi sebuah pengingat pahit akan konsekuensi dari kelalaian dalam memperkuat kebijakan senjata. Di masa depan, harapan akan terciptanya lingkungan yang aman bagi semua, baik di Thailand maupun Indonesia, harus terus diperjuangkan.
