Jakarta – Penegakan Hukum Segera diharapkan Kembali Serius Tangani Kasus Korupsi Impor Minyak
Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) agar segera menyita seluruh aset milik Mohammad Riza Chalid, tersangka kasus impor minyak mentah yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Menurut Hibnu, langkah ini krusial untuk mencegah pengalihan aset ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa merugikan keuangan negara dan publik.
Keberadaan Riza sebagai tersangka tidak hanya mencerminkan masalah individu, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan praktik korupsi yang telah menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. “Kecepatan kejaksaan sangat penting. Aset harus segera disita sebelum dilimpahkan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Hibnu saat dimintai tanggapan pada Jumat (18/7/2025).
Dalam konteks saat ini, masyarakat semakin menantikan ketegasan pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama di sektor penting seperti energi. Penangkapan Riza Chalid, yang diduga terlibat dalam praktik impor minyak sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini, merupakan sinyal bahwa tindakan hukum mulai diperkuat. Hibnu menambahkan, fokus pemerintah tidak hanya pada penangkapan pelaku korupsi, tetapi juga pada pemulihan aset yang dapat mengembalikan kerugian negara.
Riza dilihat sebagai aktor kunci dalam jaringan industri minyak yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, dan ini menciptakan aspirasi bagi warga negara agar pihak berwajib bertindak tegas. “Sebagai orang awam, kami melihat ia sebagai broker minyak lama yang memiliki pengaruh besar,” kata Hibnu.
Keberadaan kasus ini juga menunjukkan betapa mendesaknya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam industri minyak di Indonesia. Masyarakat umum yang seringkali merasakan dampak langsung dari praktik korupsi melalui kenaikan harga energi atau krisis pasokan, tentu berharap agar proses hukum ini tidak hanya berhenti pada penangkapan tetapi juga berlanjut dengan tindakan konkret yang mengarah kepada pemulihan aset negara.
Dalam rangka menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap akuntabilitas hukum, Kejaksaan Agung diharapkan tidak hanya mendapatkan data akurat seputar aset yang dimiliki Riza, tetapi juga memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai langkah-langkah yang diambil dalam proses penyelidikan ini. Penanganan kasus ini dapat menjadi tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum dan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem yang lebih bersih dan berintegritas.
Keseriusan penanganan kasus ini juga mencerminkan harapan masyarakat akan reformasi dalam tata kelola sektor energi yang selama ini dianggap sarat dengan potensi korupsi, yang pada gilirannya dapat berdampak positif bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apabila Kejaksaan Agung dapat menunjukkan komitmen dan kecepatan dalam menangani kasus ini, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum di Indonesia.
Keberhasilan penanganan kasus ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk masyarakat yang diharapkan dapat terus mengawasi dan memberikan masukan terhadap perkembangan yang ada. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan rakyat untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bebas korupsi.
