Berita

Pelantikan DPP GRADASI 2025-2030 Resmi Digelar, Dave Laksono Soroti Pentingnya Literasi Digital

Avatar photo
5
×

Pelantikan DPP GRADASI 2025-2030 Resmi Digelar, Dave Laksono Soroti Pentingnya Literasi Digital

Sebarkan artikel ini

Pelantikan DPP GRADASI: Membangun Literasi Digital untuk Masa Depan Indonesia

Jakarta, Liputan6.com – Hari ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Generasi Digital Indonesia (GRADASI), Dave Akbarshah Fikarno Laksono, melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) GRADASI untuk periode 2025–2030. Acara pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian, lembaga negara, serta mitra strategis dari berbagai stakeholder.

Pelantikan ini menandai langkah penting bagi organisasi yang fokus pada penguatan literasi digital dan kedaulatan ruang digital di Indonesia. Upi Asmaradhana, yang menjabat sebagai Ketua Umum terpilih, menerima estafet kepemimpinan dari Muhammad Sidik K Tomsio dalam seremoni yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin, serta para akademisi dan aktivis di bidang literasi digital.

Dalam sambutannya, Dave Laksono menekankan pentingnya peran organisasi seperti GRADASI dalam menghadapi disruptif teknologi dan dominasi platform asing. Ditegaskannya, lembaga legislatif siap mendukung agenda strategis untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia. “GRADASI diharapkan menjadi mitra yang kritis dan produktif bagi pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berdaulat,” ujarnya.

Penguatan literasi digital menjadi sorotan penting dalam konteks saat ini, di mana masyarakat semakin bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pelantikan ini, diharapkan GRADASI dapat berperan dalam mendidik masyarakat agar lebih cerdas dan aman dalam menggunakan ruang digital. Hal ini penting mengingat banyaknya tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang cepat dan kurangnya pemahaman digital di kalangan publik.

“Ruang digital Indonesia tidak boleh sepenuhnya diatur oleh algoritma dari luar negeri,” tegas Dave. GRADASI diharapkan dapat membantu menanamkan literasi digital sejak dini, sehingga masyarakat mampu beradaptasi dengan transformasi digital yang sedang berlangsung.

Dave juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap kepengurusan baru di bawah Upi Asmaradhana dan berkeyakinan bahwa kolaborasi lintas sektor akan memperkuat tata kelola ruang digital di Indonesia. Ia menekankan urgensi keberadaan suara publik dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan digital.

“Komisi I DPR RI terbuka bagi masukan dari masyarakat sipil, termasuk GRADASI, dalam menyusun kebijakan strategis, seperti revisi Undang-Undang Penyiaran. Saat ini kita sedang memimpin Panja Revisi UU Penyiaran, menyadari bahwa perubahan besar terjadi di ranah penyiaran, termasuk masuknya platform OTT dan ruang digital,” ucapnya.

Dengan pelantikan DPP GRADASI, harapan baru muncul di kalangan masyarakat untuk mendukung literasi digital dan melindungi kepentingan publik dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Organisasi ini berkomitmen untuk menjadi pionir dalam memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat di era digital yang semakin kompleks.

Diharapkan, keberadaan GRADASI dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam menerapkan literasi digital yang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern saat ini. Masyarakat pun diharapkan aktif berpartisipasi dalam inisiatif ini, untuk membangun ruang digital yang lebih baik, aman, dan berdaulat.