Puluhan Ribu Umat Yahudi Ultra-Ortodoks Demo Tolak Wajib Militer di Yerusalem
Yerusalem, Palestina – Ribuan umat Yahudi ultra-Ortodoks menggelar demonstrasi besar-besaran di jalanan Yerusalem untuk menolak kebijakan wajib militer yang diterapkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan komunitas ini terhadap kebijakan pemerintah terkait rekrutmen militer.
Kegiatan unjuk rasa berlangsung damai, namun penuh emosi, di mana peserta membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menolak wajib militer. Para pengunjuk rasa menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka sebagai komunitas yang lebih memfokuskan diri pada studi agama daripada berpartisipasi dalam militer.
Menurut sumber lokal, demonstrasi yang dihadiri puluhan ribu orang ini merupakan salah satu aksi protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pengunjuk rasa menegaskan bahwa mempertahankan cara hidup mereka dan menjalankan ajaran agama merupakan hal yang jauh lebih penting daripada terlibat dalam kekuatan militer yang mereka pandang tidak sejalan dengan ajaran Yahudi.
Konflik ini mencuat setelah pemerintah Netanyahu memperkenalkan kebijakan yang mewajibkan semua warga untuk menjalankan tugas militer, termasuk di dalamnya komunitas Yahudi ultra-Ortodoks yang sebelumnya mendapatkan pengecualian. Dalam konteks ini, banyak yang khawatir langkah ini akan menghilangkan tradisi dan identitas budaya mereka.
Sejak beberapa dekade terakhir, ketegangan antara pemerintah Israel dan komunitas ultra-Ortodoks kian meningkat, terutama terkait isu kewajiban militer. Ini adalah tantangan perpaduan antara kewajiban sipil dan praktik religius yang mendalam, yang sering kali terabaikan dalam kebijakan pemerintah.
Seorang pemimpin komunitas ultra-Ortodoks, Rabbi Moshe Cohen, menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan menghancurkan tatanan sosial yang ada, tetapi juga akan merusak integritas spiritual generasi muda. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, “Kami tidak menolak untuk melayani negara ini, namun seharusnya ada cara lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kami. Wajib militer bukanlah solusi.”
Aksi protes ini mendapat perhatian luas dari media internasional dan menjadi topik hangat di kalangan publik. Sebuah survei menunjukkan bahwa banyak orang Israel, termasuk di dalam komunitas sekuler, mengamati dengan cermat bagaimana protes ini dapat mempengaruhi dinamika politik di negara tersebut.
Pemerintah Israel, hingga berita ini diturunkan, belum memberikan respons resmi terhadap demonstrasi tersebut. Namun, banyak kalangan mengantisipasi bahwa langkah-langkah akan diambil untuk meredakan ketegangan yang berkembang setelah aksi protes ini.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemimpin negara tidak hanya terbatas pada komunitas ultra-Ortodoks saja, tetapi juga mencerminkan sebuah pergeseran sikap di kalangan masyarakat umum Malaysia. Hal ini menandakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Netanyahu ke depan akan menjadi penentu stabilitas politik di Israel dan masa depan hubungan antara berbagai kelompok masyarakat.
Dengan pernyataan serta tindakan yang diambil oleh para pemimpin komunitas, serta reaksi masyarakat luas, situasi ini berpotensi memicu dialog yang lebih luas mengenai peran militer dan identitas budaya di Israel ke depannya.
