Pemprov DKI Jakarta Lanjutkan Pembangunan Rusunawa Marunda Meski Ada Pemangkasan Anggaran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan proyek pembangunan kembali Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda meskipun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami pengurangan. Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menyampaikan bahwa pemangkasan dana bagi hasil sebesar Rp15 triliun untuk APBD 2026 tidak mengubah prioritas tersebut.
Chico menjelaskan, pembongkaran lima menara di Cluster C Rusunawa Marunda telah dimulai secara bertahap sejak pertengahan tahun 2025. Lima menara tersebut terdiri dari blok C1 hingga C5, yang diputuskan untuk dibongkar setelah kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021 menyatakan bahwa strukturnya tidak layak huni.
Setelah pembongkaran selesai, pemprov akan segera memulai pembangunan dua menara baru yang merupakan bagian dari total lima menara dengan 20 lantai dan 1.440 unit hunian. Proyek ini direncanakan dimulai pada awal 2026, dengan target pembongkaran rampung pada akhir 2025.
“Sekitar 60-70 persen pekerjaan pembongkaran sudah dilakukan, termasuk survei dan pembersihan puing. Relokasi warga yang dilakukan sejak 2023 ke Rusun Nagrak dan Padat Karya tidak mengalami hambatan yang signifikan,” ujarnya.
Chico juga menambahkan bahwa proses administratif, termasuk penghapusan aset ke Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), telah diselesaikan lebih awal berkat efisiensi anggaran yang diterapkan.
Revitalisasi Rusunawa Marunda tidak hanya mencakup bangunan hunian, tetapi juga fasilitas pendukung seperti taman dan akses transportasi. Pemprov berencana agar seluruh revitalisasi di Jakarta rampung dalam waktu lima tahun, atau hingga tahun 2030.
Warga yang ditempatkan kembali akan diprioritaskan dalam program relokasi ini, di mana subsidi sewa tetap terjangkau sebagai bagian dari upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk menyediakan 3.000 unit rusun baru dan revitalisasi di Jakarta antara tahun 2025 dan 2026.
Dukungan dan perhatian terhadap penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Meski menghadapi tantangan anggaran, pemprov tetap bertekad untuk mendukung kebutuhan perumahan yang layak bagi warganya.
Melalui pernyataan ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa komitmen terhadap pembangunan fasilitas publik yang berkualitas tetap menjadi fokus utama, meskipun dalam kondisi keuangan yang terbatas.
