Kamboja Bukan Tempat Aman untuk Pekerja Migran Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa lebih dari 100 ribu warga negara Indonesia (WNI) kini mencari nafkah di Kamboja. Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (27/10), dia menyebutkan bahwa pekerja Indonesia tersebut terlibat dalam berbagai sektor, baik formal maupun informal, termasuk sektor kuliner.
Muhaimin mengungkapkan, “Di Kamboja, saat ini ada sekitar 100 ribu orang WNI. Mereka bekerja di sektor tertentu maupun yang mendukung konsumsi hariannya, termasuk makanan.” Ia menambahkan bahwa kuliner Indonesia seperti Soto Lamongan, rujak cingur, dan pecel madiun cukup populer di negara tersebut.
Meskipun banyak warga Indonesia yang bekerja di Kamboja, negara tersebut tidak memiliki kerjasama resmi dengan Indonesia yang dapat menjamin keselamatan serta hak-hak pekerja migran. Hal ini membuat potensi eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang semakin tinggi, terutama bagi mereka yang berangkat tanpa mengikuti jalur resmi.
Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, terus melakukan koordinasi untuk mencegah agar tidak ada WNI yang menjadi korban perdagangan orang. Muhaimin mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh tawaran kerja ke Kamboja, yang tidak dianggap sebagai negara tujuan penempatan pekerja migran yang aman.
“Kita terus mengkampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi WNI dari risiko yang mungkin dihadapi di luar negeri.
Sementara itu, langkah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, juga diupayakan untuk meningkatkan kualitas vokasi bagi pekerja migran. Tindakan ini diharapkan dapat menyiapkan calon pekerja migran agar lebih terampil dan memiliki peluang lebih baik di pasar kerja global.
Dengan situasi yang ada, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih lokasi bekerja di luar negeri. Pihak berwenang mendorong WNI untuk mencari informasi yang valid dan terpercaya sebelum mengambil keputusan bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara yang tidak memiliki proteksi resmi bagi pekerja migran.
Dengan demikian, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia perlu menjadi prioritas, terlebih di negara yang belum memiliki kerjasama bilateral untuk menjamin hak-hak mereka. Sebagai langkah pencegahan, penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi kepada calon pekerja migran agar terhindar dari masalah serius yang mungkin mereka hadapi di negara tujuan.
