Larangan Aktivitas Partai TLP di Pakistan Setelah Bentrokan Mematikan

Pakistan Larang Aktivitas Partai TLP Usai Bentrokan Mematikan

Jakarta, CNN Indonesia – Pemerintah Pakistan resmi melarang aktivitas partai Islam sayap kanan Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) pada Kamis (23/10), setelah terjadi bentrokan yang mengakibatkan lima orang tewas. Keputusan ini diambil dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

Melalui sebuah pernyataan, kabinet menyebut bahwa TLP terlibat dalam tindakan terorisme dan kekerasan. “Kabinet Federal dengan suara bulat menyimpulkan bahwa aktivitas TLP telah menyebabkan kerusuhan, sehingga berujung pada kematian personel keamanan dan warga sipil yang tak bersalah,” tulis kantor perdana menteri dalam pernyataannya yang dikutip oleh AFP.

Bentrokan yang memicu larangan ini terjadi pada 9 Oktober 2022, ketika para pendukung TLP melakukan unjuk rasa dari Lahore menuju Islamabad. Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua TLP, Saad Rizvi, yang memprotes gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Empat hari setelah unjuk rasa, kerusuhan pecah di Muridke, sebuah kota di antara Lahore dan Islamabad, yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Di tengah situasi yang memanas, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menyegel 95 rekening bank dan beberapa properti yang dianggap terkait dengan TLP. Selain itu, Saad Rizvi dilaporkan telah melarikan diri untuk menghindari penangkapan.

Kisah larangan ini bukan yang pertama kali dialami TLP. Pada April 2021, partai ini juga sempat dilarang beraktivitas setelah serangkaian protes anti-Prancis yang berujung pada sejumlah korban jiwa, termasuk beberapa petugas polisi. Meski demikian, larangan tersebut dicabut tujuh bulan kemudian.

Peristiwa terbaru ini menunjukkan meningkatnya ketegangan antara pemerintah Pakistan dan partai-partai Islam konservatif. Larangan aktivitas TLP diharapkan dapat meredakan situasi keamanan di Pakistan, yang selama ini menghadapi tantangan besar terkait terorisme dan ekstremisme. Namun, apakah keputusan ini akan efektif dalam jangka panjang masih perlu diamati.

Bagi masyarakat, larangan ini menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian mendukung langkah pemerintah untuk menjaga keamanan, sementara lainnya mengkhawatirkan dampak terhadap kebebasan berpendapat di negara yang sudah dibayangi oleh polarisasi politik.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih komprehensif untuk menangani masalah kekerasan dan ekstremisme, agar insiden serupa tidak terulang. Kebijakan yang baik dan inklusif dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks di Pakistan.