Pemerintah Bentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis untuk Kinerja Optimal
Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis untuk memastikan pelaksanaan program-program prioritas nasional berjalan tepat waktu. Pembentukan satgas ini mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang diadakan pada 15 Oktober 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa satgas ini bertujuan untuk mengoordinasi, mengonsolidasikan, dan menyelaraskan program strategis pemerintah. “Kami ingin memastikan bahwa semua program dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target yang diinginkan, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Satgas ini akan mendukung berbagai program prioritas, antara lain makanan bergizi gratis (MBG), koperasi desa merah putih (kopdes merah putih), kampung nelayan merah putih (KNMP), dan sejumlah program strategis lainnya. Untuk itu, satgas akan bekerja dalam tiga kelompok kerja (pokja) yang memiliki tugas masing-masing.
Pokja I akan fokus pada percepatan penyerapan anggaran untuk program-program strategis. Sementara itu, Pokja II bertanggung jawab dalam mempercepat implementasi program, penyelesaian kendala, serta upaya debottlenecking. Sedangkan Pokja III akan menangani regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum yang diperlukan.
Airlangga juga menekankan pentingnya beberapa program yang sedang digodok, termasuk program paket ekonomi ‘8+4+5’ dan stimulus ekonomi yang direncanakan untuk 2026. “Kami akan membahas isu-isu terkait hambatan dalam sektor dan komoditas sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Dari segi operasional, hasil dari setiap pokja akan diolah secara berkala dan langsung ditindaklanjuti untuk mempercepat implementasi program yang telah ditentukan. Melalui langkah ini, pemerintah berharap bisa meningkatkan efisiensi dalam menggunakan anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga terlibat dalam Pokja II, menyatakan bahwa peran satgas sangat penting dalam memastikan efektivitas program pemerintah. “Kami akan memastikan anggaran diserap sesuai dengan rencana, tepat sasaran, dan tepat waktu. Apabila ada anggaran yang tidak terserap dengan baik, akan dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, timnya siap menerima laporan dari pelaku usaha mengenai kendala yang dihadapi. “Saya akan memimpin pertemuan tiap minggu untuk membahas masalah dan akan meneruskan isu-isu hukum ke Pokja III,” ujarnya. Ia berharap langkah tersebut dapat mempercepat perbaikan iklim investasi di Indonesia.
Pembentukan satgas ini merupakan hasil dari rapat koordinasi terbatas yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Di antara mereka adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, beserta menteri dan kepala badan terkait lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mendorong akselerasi dan keberhasilan dalam berbagai program pemerintah yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
