Skandal Asmara Menghantui DPRD Blitar, Citra Publik Terancam
Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dan Kabupaten Blitar belakangan ini menjadi sorotan publik bukan karena prestasi, melainkan akibat skandal asmara yang melibatkan beberapa anggotanya. Tindakan ini tentunya mencoreng citra lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.
Kasus pertama melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Blitar yang terjerat dalam skandal nikah siri. Anggota tersebut dilaporkan oleh istri sirinya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat dengan tuduhan penelantaran. BK DPRD Kabupaten Blitar telah menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan rekomendasi hasil penyelidikannya kepada pimpinan dewan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai, mengungkapkan bahwa BK telah menjatuhkan sanksi kepada anggotanya itu karena melanggar kode etik. “Keputusan Badan Kehormatan melanggar kode etik dengan sanksi Pasal 20 huruf A,” ungkapnya pada 7 Oktober 2025. Rekomendasi dari keputusan ini kini diserahkan ke partai pengusung untuk ditindaklanjuti.
Tidak lama setelah itu, DPRD Kota Blitar juga dibayangi skandal serupa. Seorang anggotanya diduga berselingkuh dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai polisi. Kasus ini mencuat saat suami dari oknum polwan tersebut melapor ke Polres Batu, menuding istrinya berselingkuh dengan anggota DPRD Kota Blitar di sebuah hotel di Batu.
Kapolres Batu kemudian mengonfirmasi bahwa laporan tersebut tengah diproses. Sementara itu, Polres Blitar Kota juga mengaku telah menerima laporan tentang dugaan perselingkuhan itu. “Berita tersebut memang benar adanya, dan penanganan kasus ini diserahkan kepada Polres Batu karena tempat kejadian perkara (TKP) berada di wilayah tersebut,” terang Kasi Humas Polres Blitar, Iptu Samsul Anwar, pada 20 Oktober 2025.
Kedua kasus ini jelas memberikan dampak negatif bagi citra DPRD di Kota dan Kabupaten Blitar. Masyarakat diharapkan dapat melibatkan diri dalam mengawasi kinerja wakil rakyatnya sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga integritas lembaga legislatif. Kejadian ini menjadi peringatan bagi semua anggota dewan agar lebih bijaksana dalam bertindak, serta menjaga etika dan moralitas sebagai perwakilan rakyat.
Kepada masyarakat, penting untuk tetap kritis dan mengawasi kinerja para wakil rakyat. Sebab, kepercayaan yang dibangun antara masyarakat dan DPRD sangatlah penting dalam keberlanjutan demokrasi di daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian terhadap kinerja legislator dapat menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa anggota dewan tidak hanya bertindak sesuai etika, tetapi juga memegang amanah yang telah diberikan.
Dengan demikian, sudah saatnya DPRD di Blitar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggotanya, serta memperkuat mekanisme pengawasan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Citra DPRD yang baik sangat penting untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat yang mulai pudar akibat ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
