Pemerintah Targetkan 19 Juta Lapangan Kerja Melalui Investasi dan Deregulasi Kebijakan
Pemerintah Indonesia menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan fokus utama pada penguatan investasi dan deregulasi kebijakan. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8 persen sebagai syarat untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Menurut Ferry, pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat utama dalam penciptaan lapangan kerja. “Bicara tentang lapangan pekerjaan, syarat pertama adalah ekonomi kita harus tumbuh. Kita harus optimistis dan percaya diri, karena tanpa pertumbuhan, apa yang mau kita ciptakan?” ujarnya dalam Forum Diskusi tentang capaian satu tahun kinerja Kabinet Merah Putih di bidang perekonomian.
Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui kebijakan deregulasi yang meliputi penyederhanaan perizinan serta pengurangan hambatan birokrasi yang sering kali menghambat investasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang lebih efisien dan transparan.
Ferry menambahkan bahwa ini juga ditunjang dengan pembentukan tim percepatan dalam menyederhanakan kebijakan serta memastikan adanya Service Level Agreement (SLA) yang jelas untuk proses perizinan. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mendorong masuknya lebih banyak investasi dan meningkatkan lapangan kerja.
Selain kebijakan makro, pemerintah juga berfokus pada sektor-sektor padat karya, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan pertanian, sebagai penggerak utama penciptaan lapangan kerja. Sektor pariwisata, misalnya, melibatkan berbagai sub-sektor dari transportasi hingga kuliner yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, sektor pertanian disebut sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja, dan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan berbagai program dan subsidi yang ditujukan untuk mendukung sektor ini.
Pemerintah juga meluncurkan beberapa program prioritas, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis, yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal. Ferry menjelaskan, program ini dapat menciptakan lapangan kerja langsung dan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Di samping itu, pemerintah juga mempersiapkan skema untuk mempercepat akses lulusan perguruan tinggi ke pasar kerja melalui program magang bersertifikat selama enam bulan. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa yang baru lulus dan meningkatkan kesempatan mereka untuk diterima di dunia kerja.
Diketahui, kuota peserta Magang Nasional 2026 ditetapkan sebanyak 100 ribu orang, yang dibagi dalam dua tahap. Pelaksanaan tahap II dijadwalkan pada bulan November mendatang.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil, pemerintah optimis bahwa target penciptaan 19 juta lapangan kerja dapat tercapai, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
