Wakil Wali Kota Blitar Dilaporkan Terkait Kasus Penipuan dan Penggelapan Uang Rp214 Juta
Blitar, (beritajatim.com) – Kasus dugaan penipuan yang melibatkan Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, kini memasuki tahap penyelidikan di Polrestabes Makassar. Seorang pengusaha melaporkan Elim dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp214 juta. Menurut laporan tersebut, uang itu dipinjam oleh Elim, namun hingga kini belum dikembalikan.
Elim Tyu Samba membantah keras tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa kasus ini sebenarnya tidak mengandung unsur pidana. “Sebetulnya itu kasus tidak ada pidananya, jadi kalau sampai penipuan, kok tidak masuk akal,” ungkapnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (18/10/2025).
Mengenai pemanggilan oleh pihak kepolisian, Elim juga menegaskan bahwa ia tidak mangkir. Ia telah memberikan klarifikasi dan membawa bukti yang diperlukan melalui pengacara kepada Polrestabes Makassar beberapa waktu yang lalu. “Saya sudah mengklarifikasi dan menyerahkan bukti ke Polres yang bersangkutan,” tambahnya.
Politisi dari Partai Gerindra ini juga mempertanyakan kenapa isu ini tiba-tiba menjadi sorotan publik. Ia mencurigai ada kepentingan di balik penyebaran informasi mengenai kasus tersebut. “Kalau sampai ramai sekarang, ya mungkin ada yang menunggangi kepentingan,” tandasnya.
Sementara itu, Polrestabes Makassar mengonfirmasi adanya laporan resmi terkait kasus ini. Mereka menyatakan telah melayangkan surat undangan pemanggilan kepada Elim Tyu Samba, namun hingga saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut. “Panggilan sudah diberikan, tetapi hingga kini belum hadir. Saya belum tahu berapa kali dipanggil, tetapi memang sudah ada pemanggilan yang belum dipenuhi,” jelas Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin.
Kasus ini memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat, terutama di Blitar. Sebagai wakil pemimpin daerah, reputasi Elim Tyu Samba dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan setempat. Masyarakat berharap agar proses hukum dapat berlangsung transparan sehingga semua pihak bisa mendapatkan keadilan.
Dalam konteks pemerintahan yang bersih, situasi ini menjadi perhatian serius. Harapan publik adalah agar dugaan ini dapat ditangani secara profesional dan transparan oleh aparat penegak hukum, serta tidak ada pihak yang terabaikan dalam prosesnya.
Kasus ini adalah pengingat bahwa jalinan kepercayaan antara pejabat publik dan masyarakat harus terus dijaga. Keterbukaan dan kelincahan dalam menangani isu seperti ini sangat penting untuk mendorong iklim pemerintahan yang sehat dan akuntabel. Publik mesti terus diajak berpartisipasi dalam proses tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan responsif.
Melihat perkembangan ini, masyarakat Blitar diharapkan tetap kritis dan tidak terpengaruh oleh rumor yang belum jelas kebenarannya. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan bisa menjadi fakta yang menuntun ke arah penyelesaian yang adil bagi semua pihak terkait.
