BGN Nonaktifkan Sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Evaluasi Keamanan Makanan
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah terjadinya kasus keracunan yang melibatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat utama program tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari evaluasi menyeluruh untuk menghindari terulangnya insiden serupa di masa depan. “Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak, menjadi prioritas utama kami,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Di antara SPPG yang dinonaktifkan terdapat beberapa lokasi seperti SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung di Sulawesi Tengah. Keputusan ini mengikuti serangkaian pemeriksaan terhadap dapur layanan MBG tersebut.
Nanik menjelaskan bahwa SPPG yang dinonaktifkan saat ini sedang menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan, penguatan pengawasan, atau sanksi bagi pihak yang terbukti lalai.
“BGN berkomitmen untuk mencegah insiden serupa. Dengan penguatan pengawasan yang kami lakukan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG dapat tetap terjaga,” tambah Nanik.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga memberikan instruksi tegas agar seluruh dapur MBG yang dikelola SPPG dilengkapi dengan alat uji (test kit) untuk memastikan keamanan makanan sebelum disalurkan kepada anak-anak di sekolah dan ibu hamil. Menurut Prabowo, adanya alat uji ini merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang harus dipatuhi oleh semua SPPG.
“Keberadaan test kit sangat penting untuk menguji makanan sebelum distribusi. Kami juga tekankan agar semua peralatan dicuci menggunakan teknologi yang tepat untuk membunuh bakteri,” ungkap Prabowo saat memberikan pengarahan di Jakarta.
Sebagai langkah preventif tambahan, program ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya keracunan di masa depan, sekaligus meningkatkan keselamatan pangan bagi penerima manfaat. “Kami menyadari bahwa dengan 30 juta penerima, masih ada potensi risiko yang harus kami atasi. Oleh karena itu, kami memperketat semua prosedur di setiap SPPG,” tegasnya.
Ke depan, BGN akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan untuk menjamin bahwa semua SPPG beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini termasuk memastikan bahwa setiap dapur MBG memiliki fasilitas yang memadai dan mematuhi SOP yang telah ditentukan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan insiden keracunan tidak hanya dapat dihindari, tetapi juga mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program gizi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.
