Israel Tunda Pembukaan Perbatasan Rafah, Bantuan Kemanusiaan Terhambat

Jakarta, CNN Indonesia – Israel masih menutup perbatasan Rafah, yang merupakan jalur penting antara Gaza dan Mesir, meskipun telah terjadi gencatan senjata dengan Hamas. Penutupan ini membuat akses bagi orang maupun bantuan kemanusiaan ke Gaza terhambat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa pembukaan kembali perbatasan bergantung pada pemulangan jenazah sandera Israel yang saat ini masih berada di tangan Hamas.

Netanyahu menegaskan dalam pernyataannya, “Perbatasan Rafah akan tetap ditutup sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.” Karena itu, keputusan mengenai pembukaan perbatasan akan dipertimbangkan berdasarkan tercapainya kewajiban Hamas dalam memulangkan sandera serta jenazah korban, bahwa mereka juga harus mematuhi ketentuan gencatan senjata yang telah disetujui.

Kemarin, Kedutaan Besar Palestina di Mesir sempat menginformasikan bahwa perbatasan Rafah akan dibuka kembali pada hari Senin, dengan tujuan untuk memungkinkan warga Palestina yang berada di Mesir bisa kembali ke Gaza. Namun, otoritas Israel mengonfirmasi bahwa saat pembukaan perbatasan, hanya pergerakan manusia yang diizinkan, bukan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Sejak 7 Mei 2024, Israel telah mengontrol perbatasan Rafah dengan alasan menghindari penyelundupan senjata, sementara sejumlah tuduhan menyebutkan bahwa fasilitas ini telah disalahgunakan untuk tujuan terorisme. Akibatnya, semua akses melalui jalur ini ditutup, termasuk bagi personel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perbatasan Rafah sebelumnya sempat dibuka selama gencatan senjata pada 19 Januari 2025. Namun, meskipun gencatan senjata antara Hamas dan Israel dimulai pada 11 Oktober lalu, kekerasan terus berlanjut. Dalam 48 jam terakhir, 29 jenazah tiba di rumah sakit di Gaza, termasuk 23 jenazah yang ditemukan akibat serangan Israel, serta 4 jenazah dari serangan langsung dan 2 lainnya karena luka-luka.

Data dari Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa kurang lebih 68.116 orang telah tewas di Gaza akibat agresi Israel, dengan lebih dari 170.200 lainnya mengalami cedera. Dalam konteks ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menetapkan Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai penjahat perang pada November 2024, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap keduanya.

Situasi di Gaza semakin memprihatinkan dengan banyaknya warga sipil yang terdampak. Banyak organisasi kemanusiaan menyerukan agar akses bantuan segera dibuka untuk membantu korban yang membutuhkan. Dengan kondisi ini, harapan agar perbatasan Rafah segera dibuka tetap ada, meskipun terganjal oleh kebijakan yang ketat dari pemerintah Israel.

Pemerintahan Israel terus mengutamakan keamanan nasional dalam keputusan mereka, tetapi hal ini sering kali mengabaikan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan bagi jutaan warga Palestina yang terjebak dalam konflik.