Lebih dari 26 Negara Siap Kirim Pasukan ke Ukraina Pasca Perjanjian Damai dengan Rusia
Jakarta – Sebanyak 26 negara telah berkomitmen untuk mengirimkan pasukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas di Ukraina setelah terjadinya perjanjian damai dengan Rusia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan bahwa pengiriman pasukan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan baru dari Rusia.
“Dua puluh enam negara telah secara resmi berkomitmen untuk mengerahkan pasukan sebagai ‘pasukan penenang’ di Ukraina, baik di darat, laut, maupun udara,” ungkap Macron dalam konferensi pers bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti dilansir dari AFP.
Konsep “Pasukan Penenang” ini menjadi elemen utama dalam jaminan keamanan yang ditawarkan oleh koalisi negara-negara Eropa kepada Ukraina, dengan harapan memperkuat posisi negara tersebut jika konflik berakhir melalui kesepakatan damai atau gencatan senjata. Macron menekankan bahwa pasukan ini tidak akan digunakan untuk melawan Rusia, melainkan sebagai kekuatan yang menjamin perdamaian.
“Pasukan tersebut tidak akan ditempatkan di garis depan, tetapi bertujuan untuk mencegah agresi baru,” jelas Macron lebih lanjut. Dia menambahkan bahwa salah satu pilar utama lain yang dijanjikan oleh koalisi Eropa adalah “regenerasi” tentara Ukraina, untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mampu menahan serangan, tetapi juga bisa mencegah agresi lebih lanjut dari Rusia.
Macron juga memastikan bahwa Amerika Serikat menunjukkan keseriusannya untuk berpartisipasi dalam memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai bentuk dukungan dari AS. Presiden Zelensky merespons positif langkah tersebut, menyebutnya sebagai tindakan konkret yang sangat berarti. “Hari ini, untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, ini adalah langkah pertama yang serius,” kata Zelensky.
Meski terdapat optimisme, masih terdapat perpecahan di antara negara-negara yang bersedia bergabung dalam pengiriman pasukan. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengemukakan perlunya tekanan lebih besar, namun menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan keterlibatan militer. “Jerman akan memutuskan keterlibatan militer pada waktu yang tepat setelah persyaratan kerangka kerja diklarifikasi,” ungkap juru bicara pemerintah Jerman.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengirimkan pasukan ke Ukraina, tetapi akan terus memantau perkembangan terkait potensi kesepakatan damai.
Sebelum pertemuan di Paris, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan bahwa Moskow menolak pengerahan pasukan asing di Ukraina “dalam format apa pun.”
Dengan dukungan dari komunitas internasional melalui pengiriman pasukan ini, diharapkan Ukraina dapat lebih siap menghadapi potensi ancaman di masa depan. Namun, tantangan untuk mencapai kesepakatan damai yang permanen dan mengelola perpecahan di dalam koalisi tetap harus dihadapi.
