Dua Belas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Siap Beroperasi Kembali
Jakarta – Sebanyak 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya ditutup akibat pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) kini dinyatakan siap untuk beroperasi kembali. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa proses evaluasi dan perbaikan telah selesai dilakukan.
“Setelah melakukan evaluasi menyeluruh, 12 SPPG tersebut sudah siap untuk kembali melayani masyarakat,” kata Dadan di Jakarta, Senin (30/9). Ia menjelaskan, lokasi dari SPPG ini tersebar di berbagai daerah di Tanah Air, dan setiap unit kini sudah memperbaiki kelemahan yang menyebabkan penutupan sebelumnya.
Dadan menekankan pentingnya sosialisasi mengenai standar operasional terbaru yang akan diterapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil agar seluruh pihak yang terlibat memahami tata cara pelaksanaan program dengan baik.
Dalam upaya mencegah kejadian serupa di masa mendatang, BGN telah menetapkan regulasi sanksi bagi mitra-mitra yang melanggar. Operasional SPPG akan dihentikan sementara selama proses investigasi berlangsung. “Durasi investigasi biasanya berkisar antara dua minggu hingga dua bulan, tergantung pada beratnya kasus,” tambahnya.
Target BGN adalah mengurangi risiko hingga ke angka nol (zero) kasus dalam pelaksanaan Program MBG. Dadan mengungkapkan bahwa inovasi baru akan diterapkan berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Salah satu langkah awal adalah dengan mengurangi jumlah penerima manfaat per SPPG. Dengan cara ini, kualitas makanan yang disajikan dapat lebih terjaga.
Untuk meningkatkan efisiensi kerja, setiap SPPG akan memiliki juru masak bersertifikat. Dadan menjelaskan bahwa pengalaman menunjukkan bahwa juru masak yang terlatih lebih mampu mempersingkat waktu persiapan dan meningkatkan kualitas makanan.
BGN juga berencana menyediakan alat tes cepat (rapid test) untuk memeriksa bahan baku yang digunakan dalam masakan. “Kami belajar dari pengalaman Jepang, di mana 90 persen kasus keracunan makanan disebabkan oleh bahan baku yang tidak layak,” jelasnya. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua masakan aman untuk dikonsumsi sebelum disalurkan kepada penerima manfaat.
Keempat, semua SPPG diharuskan memiliki alat sterilisasi untuk tempat hidangan MBG yang mampu mengering dalam waktu tiga menit dengan suhu 120 derajat Celsius. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebersihan dalam penyajian makanan.
Terkait masalah air yang digunakan dalam proses memasak, BGN meminta agar semua SPPG menggunakan air yang sudah bersertifikat, sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Pelatihan dan bimbingan teknis juga akan rutin dilakukan bagi para pengelola SPPG agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
“Bimbingan teknis ini penting, baik untuk meningkatkan kualitas bagi pengelola baru maupun sebagai penyegaran bagi yang sudah berpengalaman,” tutup Dadan.
Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.
